1) Perbuatan merugikan keuangan negara terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.

Penjelasan dari jenis korupsi ini hamper sama dengan penjelasan jenis korupsi pada nomor satu diatas, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan.

2) Suap menyuap yaitu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh : Menyuap PNS karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap.

3) Penyalahgunaan/penggelapan dalam jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.

4) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya.

Pemerasan yang dilakukan oleh pajabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannnya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuati yang menguntungkan dirinya.

1. Pemerasan yang dilakukan oleh pagawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau -pemberian illegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenytaannya tidak demikian.
2. Pemerasan yang dilakukan oleh pagawai negeri kepada pegawai negeri yang lain.

5) Perbuatan Curang yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan, pengawas rekanan, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pembelian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara. Selain itu pagawai negri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

6) Benturan Kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan perturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan  wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

7) Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberiang uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa Bunga, tkket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fisilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.